Label

Minggu, 16 September 2012

Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah Perlu Dikendalikan


Tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di Kota Jayapura dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini berjalan begitu pesat. Iklim investasi yang kondusif serta sangat menjanjikan, membuat banyak pelaku usaha tertarik untuk berinvestasi di kota ini. Lihatlah, pusat perbelanjaan, restoran, rumah bernyanyi, panti pijat hadir dimana-mana. Tidak hanya itu, hotel kelas melati sampai yang berbintang hadir dan berdiri dengan kokoh di sisi jalan-jalan protokoler yang ada di kota yang mempunyai nama lain Port Numbay ini.
Pasti bangunan-bangunan yang hadir membutuhkan air bersih bagi penghuninya, yang kontinuitas, kuantitas, dan kualitasnya tetap terjaga. Misalnya, bangunan hotel berbintang. Untuk mensuplai kebutuhan air bersih bagi tamu hotel dan juga untuk keperluan di pantry, laundry, restaurant,dll, tentu tidak bisa mengandalkan suplai air bersih dari PDAM semata, tapi mereka juga mengandalkan sumur bor untuk mengambil air bawah tanah. Ketika tahun 2010 penulis bersama teman-teman melakukan praktek tugas besar plumbing di hotel yang ada di kota ini, disitu terlihat bahwa, selain mengandalkan suplai air dari PDAM, manajemen hotel juga mengandalkan sumur bor untuk mensuplai kebutuhan air bersih bagi penghuni hotel.
Nah, pertanyaannya adalah apakah para pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan, restoran,dll, yang mengambil air bawah tanah cukup besar ini sudah mengurus ijin dan kalau sudah mengurus ijin, apakah mereka ini telah membayar retribusi pengambilan air bawah tanah secara taat. Karena kalau kita hitung bangunan hotel, restoran, losmen, panti pijat dan karoke cukup banyak di kota ini. Artinya ini sangat potensial memberi pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Hendaknya para pengusaha yang mengambil air bawah tanah dalam jumlah yang besar harus taat membayar retribusi seperti yang tertera dalam peraturan yang berlaku. Ketika akan dibangun dan menurut rencana akan menggunakan sumur bor harus dicantumkan dalam dokumen UKL-UPL yang bersangkutan. Pembuangan limbahnya kemana ? Kondisi hidrogeologi wilayah bagaimana ? Hal ini dilakukan agar semuanya jelas, agar kelestarian air bawah tanah tetap terjaga. Tentunya juga akan memberi dampak positif bagi operasional dan citra usaha tersebut.
Pemanfaatan air bawah tanah harus memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi wilayah dan harus dilakukan studi terlebih dahulu, jangan asal-asalan. Karena pengambilan air bawah tanah yang cenderung eksploitatif, dapat berpengaruh terhadap penurunan muka tanah. Jika debit air sudah berkurang, jangan disedot terus. Pemakaian air bawah tanah pada prinsipnya harus berdasarkan azas kemanfaatan, keseimbangan, dan kelestarian air bawah tanah.
Untuk mencegah kebocoran PAD serta memaksimalkan pendapatan dari retribusi pemakaian air bawah tanah, maka sudah seharusnya intansi terkait yang membidangi pemboran dan pemakaian air bawah tanah, harus mengadakan pengendalian dan penertiban terhadap pelaku usaha yang mengambil air bawah tanah dalam jumlah besar,  tapi tidak membayar retribusi. (*)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar