Label

Rabu, 19 September 2012

Pembagian Fungsi Hutan


Beberapa hari lalu kita telah berbicara panjang lebar mengenai sumber daya alam hayati (SDAH) dan sempat pula kita menyinggung sumber daya hutan, yang termasuk dalam sumber daya yang terbarukan (renewable resources). Sangat tidak afdol kalau kita tidak mengerti defenisi dari hutan itu sendiri.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan).
Nah, sekarang kita akan membahas pembagian hutan menurut fungsi pokoknya. Dimana dibagi menjadi tiga jenis hutan :
1.      Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2.      Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3.      Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

Seperti itu kira-kira pembagian hutan berdasarkan fungsi pokoknya. Suatu kawasan hutan akan dipetakan terlebih dahulu sebelum ditentukan statusnya, mana yang masuk dalam hutan produksi, mana yang masuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Selanjutnya batasan-batasan kawasan hutan ini akan dimasukan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pembangunan dan pemanfaatan hasil hutan harus berpatokan pada RTRW yang telah ditetapkan. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tidak boleh dirambah atau dilakukan praktek pembalakan liar didalamnya.
Tapi kenyataan berbicara lain, alih fungsi hutan marak terjadi. Seringkali hutan lindung di alih fungsikan menjadi hutan produksi atau diperuntukan untuk kepentingan lain, misalnya pertambangan dan perkebunan. Memang status kawasan hutan bukanlah hal yang statis, karena sewaktu-waktu status kawasan hutan bisa dikonversi, karena sebuah kebutuhan yang bersifat urgensial, tapi itu juga harus mendapatkan izin dari kementrian kehutanan. Contohnya begini, dari hasil eksplorasi di suatu kawasan hutan lindung ditemukan cadangan gas alam cair (LNG) yang cadangannya cukup besar dan berpotensi mendatangkan devisa bagi negara. Maka status kawasan hutan bisa dikonversi untuk peruntukan lain.
Tidak usah jauh-jauh, misalnya di Kota Jayapura. Pembangunan jalan mulai dari Polimak IV samping Kodam XVII Trikora menuju kantor Walikota Jayapura sepanjang 17 km dan kemudian dilanjutkan lagi menuju Kampus Uncen Waena sepanjang 12 km telah memasuki sebagian kawasan Cagar Alam Cycloop. Kalau hal seperti ini masih bisa ditolerir, karena ini kebutuhan yang bersifat urgensial guna mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Jayapura. Contoh lainnya, beberapa kabupaten pemekaran di Papua wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Lorentz (TNL), tentu sebuah daerah baru membutuhkan infrastruktur. Maka tidak menutup kemungkinan sewaktu-sewaktu mereka akan merambah areal TNL. Tapi intinya pembangunan harus berpatokan pada prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (eco-friendly).
Namun, sangat disayangkan perubahan status hutan karena didasari sebuah kepentingan yang terkadang tidak terlalu urgent marak terjadi. Yang sering terjadi adalah perubahan status hutan lindung disebapkan oleh tiga hal, yakni pertambangan, perkebunan, dan illegal logging. Sangat disayangkan pula, banyak ditemukan oknum-oknum tertentu memperjualbelikan izin hutan. Contohnya begini, ada investor yang ingin berinvestasi di sektor pertambangan maupun perkebunan di suatu lahan. Tapi investor ini terbentur aturan, karena lahan itu telah ditetapakan sebagai kawasan hutan lindung. Oknum-oknum tertentu sering mencari keuntungan, dengan memberikan konsesi kepada investor yang bersedia membayar tinggi atas lahan untuk usaha perkebunan atau pertambangan. Konversi lahan dari hutan lindung untuk peruntukan lain marak terjadi dan banyak pejabat yang telah terseret ke meja hijau, karena kongkalingkong dengan investor. Istilahnya, “Anda mampu membayar tinggi, lahan di hutan lindung Saya rubah statusnya untuk Anda gunakan.” Inilah potret negara 1000 izin, izin apapun bisa diperjualbelikan, baik itu HGU, IMB, SITU, SIUP, dll.
Masalah akan timbul jika hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga (buffer zone), di alih fungsikan untuk kepentingan lain. Nah, kalau lahan ini berada di hulu, maka manusia yang bermukim di hilir akan kena getahnya. Ketika sistem tata air terganggu dan daya dukung lingkungan terlampaui, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi bencana di kemudian hari, misalnya bencana banjir bandang dan tanah longsor serta terjadi peningkatan erosi tanah. (*)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar