Label

Sabtu, 23 Agustus 2014

Identifikasi Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tradisional di Polimak IV Kota Jayapura (Tahun 2012)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilihat dari sisi geologis Provinsi Papua kaya akan bahan tambang, baik itu yang masuk dalam kelompok bahan galian strategis dan vital maupun yang masuk dalam kelompok bahan galian industri (golongan C). Seperti halnya di Kota Jayapura, selain memiliki potensi bahan galian industri (golongan C) juga memiliki potensi bahan galian vital (golongan B), seperti emas (emas aluvial).
Walaupun jumlah cadangan emas di Kota Jayapura tidak sebesar bahan galian golongan C, namun ada sebagian masyarakat yang bergelut dengan aktivitas penambangan emas secara tradisional. Seperti yang terlihat di lokasi penambangan emas secara tradisional di kawasan Polimak IV Kota Jayapura. Aktivitas penambangan emas secara tradisional atau yang dikenal dengan nama “dulang emas”, dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Polimak IV dekat Kodam XVII Trikora.
Aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut secara tidak langsung turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tapi, tak dapat dipungkiri juga bahwa aktivitas penambangan emas tradisional juga memberi dampak negatif bagi lingkungan, yakni menaiknya jumlah tanah yang tererosi, menaiknya jumlah transport sedimen, meningkatnya potensi dan ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah, serta menurunya kualitas air sungai.
Aktivitas penambangan emas secara tradisional disamping dapat menyebapkan penurunan mutu lingkungan hidup juga dapat mempercepat proses penurunan potensi tanah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang. Jika daya tampung lingkungan dilampaui, maka struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan akan rusak dan keberlanjutan fungsi lingkungan pun terganggu. Keberadaan ini selanjutnya akan menjadi beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya.

1.2. Perumusan Masalah
1)      Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang timbul akibat adanya aktivitas penambangan emas secara tradisional ?
2)      Bagaimana bentuk kerusakan lingkungan yang timbul di lokasi penambangan emas secara tradisional ?
3)      Bagaimana upaya pengelolaan lingkungan di lokasi penambangan emas secara tradisional ?

1.3. Tujuan
1)      Mengindetifikasi dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan emas secara tradisional di Polimak IV
2)      Mengidentifikasi bentuk kerusakan lingkungan di lokasi penambangan emas secara tradisional
3)      Mengajukan rekomendasi atau usulan upaya pengelolaan lingkungan hidup

BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil
2.1.1. Letak Lokasi  
Lokasi penambangan emas secara tradisional di Polimak IV masuk di dalam wilayah administratif Distrik Jayapura Selatan.
Gambar 2.1. Peta administratif Distrik Jayapura Selatan

Gambar 2.2. Citra Lokasi Studi 

2.1.2. Keadaan Topografi Lokasi Studi
Lokasi studi tepatnya berada di perbukitan Polimak IV dekat Kodam XVII Trikora atau sekitar ±200 meter dari jalan raya naik menuju Kodam XVII Trikora. Lokasi pendulangan emas secara tradisional merupakan kawasan perbukitan dengan elevasi antara 70-200 meter dari permukaan laut.
Gambar 2.3. Peta topografi lokasi studi 
2.2. Pembahasan
2.2.1.  Alat dan Teknik Penambangan
A. Alat
Penambangan emas di Polimak IV Distrik Jayapura Selatan dilakukan secara tradisional, namun ada beberapa penambang yang menggunakan peralatan mekanis yakni pompa untuk mengangkat air ketempat penggalian tanah, guna mengencerkan tanah. Secara umum alat yang digunakan untuk menambang adalah sebagai berikut :
1.      Pompa Mekanis
2.      Kuali
3.      Ember
4.      Sekop
5.      Pacul
6.      Karpet
7.      Beberapa batang kayu.

B. Teknik Penambangan
Penambangan emas di Polimak IV menggunakan teknik penambangan yang boleh dikatakan masih bersifat tradisonal, berikut langkah-langkah penambangan :
1)      Penambang menggali tanah di perbukitan menggunakan linggis, sekop serta pacul. Tanah yang telah digali kemudian diencerkan dengan air. Air ini berasal dari sebuah kali kecil dekat tempat penggalian tanah. Karena tempat penggalian lebih tinggi dari sumber air, maka air disedot keatas tempat penggalian menggunakan pompa.

Gambar 2.4. Aktivitas penambangan emas secara tradisional (Dok Penulis 2012)

2)      Di dekat tempat penambang menggali tanah dibuat saluran yang menuju kali kecil tempat dimana mereka menggambil air untuk mengencerkan tanah. Tanah yang sudah diberi air dan sedikit basah kemudian disekop kearah saluran. Tanah diaduk-aduk menggunakan sekop agar sedikit encer, lalu dialirkan bersama air menuju saluran yang lebarnya sekitar 1 meter. Didalam saluran di susun-susun batu-batu kecil secara berjenjang guna memperlambat aliran, agar tanah mudah terendapkan di dalam karpet.
Gambar 2.5. Proses penambatan tanah masuk kedalam karpet (Dok Penulis 2012)

3)      Tanah yang turun kemudian diendapkan di dalam karpet yang kedua sisinya disanggah menggunakan beberapa kayu balok. Tanah yang terperangkap di dalam karpet kemudian diangkat dan dimasukan kedalam kuali. Tanah yang masuk kedalam kuali kemudian digoyang-goyang bersama air, untuk mengeluarkan butiran-butiran tanah kasar. Setelah digoyang-goyang akan tampak pasir hitam yang menurut penambang disebut "pasir penghantar emas". Setelah digoyang-goyang lama-kelamaan akan nampak serbuk-serbuk halus berwarna agak kekuning-kuningan.
Gambar 2.6. Proses pendulangan emas menggunakan kuali (Dok Penulis 2012)

4)      Serbuk-serbuk halus yang berwarna kekuning-kuningan ini kemudian dikumpulkan sampai banyak atau menurut para penambang harus mencapai 1 kaca baru bisa dijual. Selanjutnya serbuk-serbuk ini akan ditaruh diatas sendok lalu dipanaskan dengan api hingga warna keemasan tampak lebih cerah, serta pengotor yang ikut menempel bersama serbuk emas hilang.
5)      Kemudian serbuk emas hasil pembakaran ini dikemas dalam kertas rokok. Kalau hasil dulang penambang sudah banyak atau bernilai ekonomis, langsung dijual ke toko emas atau perhiasan. Serbuk emas ini jika dikumpulkan mencapai 1 kaca, maka harganya ditaksir mencapai sekitar Rp. 40.000 dan kalau hasil dulangan penambang bisa mencapai 1 gram, maka harganya ditaksir mencapai sekitar Rp 400.000. Karena penambangan ini dilakukan secara berkelompok, maka uangnya akan dibagi bersama.

2.2.2. Dampak Aktivitas Penambangan Emas Secara Tradisional Bagi Lingkungan 
Kegiatan penambangan emas secara tradisional di Polimak IV juga memberi dampak negatif bagi lingkungan. Berikut dampak-dampak negatif yang mungkin timbul akibat adanya aktivitas penambangan :
1)      Meningkatnya Ancaman Tanah Longsor
Dari hasil observasi di lokasi penambangan emas secara tradisional di lapangan ditemukan  bahwa aktivitas penambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. Dilihat dari teknik penambangan, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (trap-trap), namun asal menggali saja dan nampak bukaan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung (hanging wall) yang sangat rentan runtuh (longsor) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambang.

Gambar 2.7. Aktivitas penggalian tanah (Dok Penulis 2012)

2)      Hilangnya Vegetasi Penutup Tanah
Penambang (pendulang) yang menggali tanah atau material tidak melakukan upaya reklamasi atau reboisasi di areal penggalian, tapi membiarkan begitu saja areal penggalian dan pindah ke areal yang baru. Tampak di lapangan bahwa penambang membiarkan lokasi penggalian begitu saja dan terlihat gersang. Bahkan penggalian yang terlalu dalam membetuk kolam-kolam pada permukaan tanah yang kedalamannya mencapai 3-5 meter.
Gambar 2.8. Areal  bekas penggalian tanah dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi berupa penghijauan (Dok Penulis 2012)
3)      Erosi tanah
Areal bekas penggalian yang dibiarkan begitu saja berpotensi mengalami erosi dipercepat karena tidak adanya vegetasi penutup tanah. Kali kecil yang berada di dekat lokasi penambangan juga terlihat mengalami erosi pada tebing sisi kanan dan kirinya. Selain itu telah terjadi pelebaran pada dinding tebing sungai, akibat diperlebar dan diperdalam guna melakukan aktivitas pendulangan dengan memanfaatkan aliran kali untuk mencuci tanah.
4)      Sedimentasi dan  Menurunnya Kualitas Air
Aktivitas penambangan emas secara tradisional yang memanfatkan aliran kali membuat air menjadi keruh dan kekeruhan ini nampak terlihat di saluran primer yakni kali Anafre. Pembuangan tanah sisa hasil pendulangan turut meningkatkan jumlah transport sedimen.
Gambar 2.9. Menurunnya kualitas air sungai akibat pembuangan tanah sisa penambangan kedalam aliran air (Dok Penulis 2012)

2.2.3. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan


No
Dampak Lingkungan
Upaya Pengelolaan Lingkungan
1
Meningkatnya ancaman tanah longsor dan gerakan massa tanah (mass movement)
  • Perlu dilakukan penggalian tanah secara berjenjang (trap-trap)

2
Erosi dan Sedimentasi
  • Perlu dibangun check-dam untuk mencegah pelumpuran pada saluran pengairan umum (drainase) maupun saluran induk, yakni kali Anafre.
  • Kali kecil yang digunakan airnya oleh pendulang untuk memisahkan emas dengan tanah harus dipasang bronjong kawat, guna memperlambat erosi pada tebing sungai.

3.
Pengupasan tanah pucuk dan menghilangnya vegetasi akibat kegiatan penggalian tanah.
  • Perlu dilakukan upaya reklamasi, seperti melakukan reboisasi di areal bekas penggalian.
  • Setelah melakukan penggalian jangan meninggalkan lubang penggalian begitu saja, sebaiknya lubang penggalian ditimbun terlebih dahulu sebelum pindah ke tempat lain.



BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1)      Aktivitas penambangan emas secara tradisional berdampak pada menghilangnya vegetasi penutup tanah, meningkatnya ancaman tanah longsor di lokasi penggalian tanah, erosi, menurunnya kualitas air serta terjadinya sedimentasi pada saluran drainase maupun kali Anafre.
2)      Bekas lokasi penggalian yang ditinggalkan tanahnya gersang tanpa vegetasi penutup diatasnya serta di beberapa titik ditemukan lubang-lubang bekas penggalian dengan kedalaman pengalian yang mencapai 3-5 meter.
3)      Di lokasi penambangan belum ada upaya pengelolaan lingkungan secera terencana dan sistematis. Para penambang hanya meninggalkan lahan yang habis digali begitu saja, tanpa ada sebuah upaya reklamasi.

3.2. Saran

a.       Diharapkan kepada instansi terkait agar melakukan sebuah upaya penyuluhan dan pembinaan agar para penambang yang melakukan pendulangan emas ini dapat sadar dan mengerti tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas terhadap lingkungan.
b.      Diharapkan kepada para penambang maupun pemerintah melalui instansi terkait  agar melakukan sebuah upaya reboisasi di titik lokasi yang gersang dan tandus di sekitar areal penambangan.

Daftar Pustaka :
Direktur Jenderal Pertambangan Umum, 1987, Buku Petunjuk Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan . Pusat Pengembangan Teknologi Mineral.
KEPMENLH Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C jenis Lepas di Daratan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.



Selasa, 29 Juli 2014

Identifikasi Daerah Rawan Banjir di Kota Jayapura Ditinjau dari Aspek Morfologi Wilayah

Secara alami ada dua faktor penyebap terjadinya banjir yakni tingginya curah hujan dan faktor topografi dimana suatu kawasan merupakan dataran rendah. Kawasan dataran rendah rendah atau berupa cekungan sangat potensial dilanda banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.
Kota Jayapura yang terletak di bagian Utara Provinsi Papua sebagian wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl, dimana sangat rentan dilanda banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan rawan bencana alam khususnya bencana banjir ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan rawan banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam saat hujan turun dan dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.
Well, kali ini penulis ingin membahas tentang Daerah Rawan Banjir di Kota Jayapura Ditinjau Dari Aspek Morfologi Wilayah. Bagi kalian yang sudah lama bermukim di Kota Jayapura pasti sudah tahu kawasan-kawasan mana saja yang sering dilanda banjir. Tentu masih hangat di benak kita peristiwa banjir yang melanda Kawasan Jantung Kota Jayapura akibat meluapnya kali APO beberapa bulan yang lalu dan peristiwa banjir yang rutin melanda Pasar Youtefa apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat.


Berdasarkan keadaan morfologi wilayah seperti terlihat pada peta diatas, daerah rawan banjir berada di semua distrik karena semua terdapat dataran rendah. Banjir sangat potensial terjadi di daerah yang satuan morfologinya berupa dataran rendah, khususnya dataran aluvial dan fluvial. Penyebaran satuan morfologi fluvial  ini berada di sejumlah kawasan di Kota Jayapura, yakni Kotaraja, Abepura, Koya Barat, Koya Barat, Koya Timur, Skoumabo, Skouyambe. Ciri-ciri dataran fluvial adalah memiliki relief yang relatif datar hingga hampir datar, memiliki ketinggian tempat 1-10 meter diatas permuakaan laut (mdpl), dengan kemiringan lereng 0-3%. Material penyusun satuan ini berupa kerakal, kerikil, pasir dan lempung.
Sedangkan penyebaran satuan morfologi dataran fluvial sebagaian besar berada di kawasan Distrik Muara Tami. Faktor yang berpengaruh membentuk satuan ini adalah proses fluvial yang diaktori oleh proses aliran sungai yang mengalir secara periodik. Kawasan Muara Tami dilewati sungai berkategori besar, seperti Sungai Tami dan Sungai Mosso, jadi sangat wajar kalau proses fluvial sangat dominan. Satuan ini dicirikan oleh relief yang relatif datar hingga hampir datar dan memiliki ketinggian tempat 1-2 mdpl, dengan kemiringan lereng 0-3%. Karena sangat datar sehingga terbentuk meander dan oxbow lake pada aliran Sungai Tami dan Mosso akibat kecepatan air yang melambat. Material penyusun satuan ini adalah endapan lepas berupa kerakal, kerikil, pasir, lempung yang terangkut oleh aliran run off dan aliran.
Dengan alasan kosentrasi penduduk dan kosentrasi kegiatan ekonomi maka kawasan rawan bencana banjir hanya dibahas beberapa titik prioritas yakni kawasan Jantung Kota Jayapura, kawasan Entrop, kawasan Abepura dan Kotaraja serta Waena.

1. Kawasan Jantung Kota

Berdasarkan peristiwa banjir yang melanda APO beberapa bulan lalu, faktor penyebap banjir lebih dominan karena penyempitnya aliran kali APO, sehingga perlu dilakukan perbaikan penampang sungai (normalisasi). Untuk kawasan Jantung Kota prioritas penangaan lebih kepada perbaikan dan pengerukan sampah-sampah yang mengendap di dasar saluran. 

2. Kawasan Entrop

Ada beberapa titik kawasan rawan banjir di Entrop yakni kawasan SMU 4 Entrop, seputaran CV Thomas, dan PTC, karena tempatnya sangat landai dengan ketinggian tempat 5-20 mdpl.

3. Kawasan Abepura dan Kotaraja













Kawasan dataran Kotaraja sampai Abepura merupakan dataran banjir (flood plain Abepura) yang dikelilingi oleh perbukitan dan dilalui dua sungai utama yakni sungai Acai dan Siborogoni, sehingga kawasan Abepura dan Kotaraja sangat rentan dilanda banjir, contohnya seputaran kawasan Otonom Kotaraja, Organda, Perumnas IV dan Pasar Youtefa. Khusus untuk seputaran Pasar Youtefa kawasannya memang sangat landai, elevasinya antara 5-10 mdpl. Idealnya areal pasar harus lebih tinggi agar terhindar dari luapan air kali Acai dan Kotaraja. Opsi lain agar  Pasar Youtefa terhindar dari banjir adalah memindahkan pasar ke tempat lain, tapi itu solusi yang tidak menyelesaikan masalah banjir, malah lari dari banjir.

4. Waena


















Kawasan Waena Perumnas I, II dan III  merupakan daerah yang datar dengan ketinggian tempat antara 70 Mdpl sampai dengan dengan 150 Mdpl, potensi dilanda banjir kecil. Titik rawan banjir berada di Perumnas IV karena kawasan ini sangat landai dan cekung dengan ketinggian tempat antara 10 sampai 20 Mdpl. 
Hasil identifikasi kawasan yang berpotensi dilanda banjir apabila ditinjau dari aspek morfologi wilayah, ditampilkan pada peta di bawah ini. 

Peta Daerah Rawan Banjir (Daerah Rawan Banjir Ditandai dengan Bulatan Kuning)

So, kira-kira demikian pembahasan singkat mengenai Identifikasi Daerah rawan Banjir di Kota Jayapura  Ditinjau dari  Aspek Morfologi Wilayah. Semoga Bermanfaat. (*)

Sumber :
  • Perda Kota Jayapura Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2008
  • Data DEM dari Citra SRTM Resolusi 90 Meter



Selasa, 22 Juli 2014

Aturan-aturan Dasar Dalam Menggambar Kontur

Dalam menggambar kontur harus diketahui beberapa aturan dasar dalam pengambaran kontur yang berlaku secara umum, agar hasil penggambaran kontur selain bisa dipahami dan ditafsirkan oleh penggambar dan orang lain. Berikut aturan-aturan dasar tersebut :
  • Garis kontur tidak pernah berakhir, bertemu, berpotongan kecuali dalam kasus yang tidak biasa dari suatu karang yang vertikal atau tergantung atau sebuah goa.
  • Garis-garis kontur harus berjarak sama, kecuali bila tersedia data yang menunjukan hal sebaliknya.
  • Garis kontur dibuat sedemikian rupa sehingga permukaan yang lebih tinggi dari garis kontur tersebut selalu terletak pada sisi yang sama dengan garis kontur tadi.
  • Karena bumi merupakan sebuah permukaan yang kontinu, semua kontur harus menutup satu sama lainnya. Walaupun dapat terjadi di dalam daerah yang dipetakan, seringkali penutupan (closure) terjadi di luar pandangan peta dan tidak tampak di peta.
  • Garis kontur harus tegak lurus terhadap jurusan kelandaian maksimum.
  • Jarak antara garis kontur menyatakan kecuraman lereng. Jarak yang berdekatan menunjukan lereng yang curam. Jarak yang renggang menunjukan kelandaian yang tidak curam.
  • Kontur tertutup konsentrik yang elevasinya bertambah menyatakan bukit.
  • Kontur yang membentuk kait tertutup di sekitar daerah yang lebih rendah disebut kontur depresi. Arsiran diletakan dalam kontur terendah yang menunjukan dasar sebuah lubang tanpa jalan keluar agar muda dalam menafsirkan peta.
  • Garis terus menerus menyatakan kelandaian yang bertambah sedikit demi sedikit. Garis kontur yang tidak teratur menunjukan daerah yang bergelombang.
  • Garis kontur tidak bercabang menjadi dua kontur dengan elevasi yang sama
  • Lembah terlihat sebagai bentuk kontur -V , dan punggung sebagai kontur bentuk -U.
  • Bentuk –V yang terbentuk oleh kontur yang memotong sungai mengarah ke hulu.



Sumber :

J Wishing & R Wishing, “Pengantar Pemetaan”, McGraw-Hill, 1985 (Alih Bahasa Penerbit Erlangga, 1995).

Kamis, 17 Juli 2014

Cara Mengetahui Tipe Lereng Berdasarkan Jarak Garis Kontur

Keadaan topografi suatu wilayah dapat disajikan dalam bentuk garis-garis kontur dalam sebuah peta. Garis kontur sendiri adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang elevasinya sama. Suatu bidang datar yang memotong permukaan tanah diperlihatkan diatas peta sebagai garis kontur. Dengan hanya melihat garis-garis kontur yang ada di peta kita dapat mengetahui bentuk-bentuk lereng yang ada di suatu wilayah. Berikut beberapa tipe lereng yang bisa diketahui dengan hanya melihat garis kontur :
1        Lereng terjal dicirikan dengan garis kontur yang rapat.
2        Lereng sedang atau landai dicirikan dengan jarak garis kontur yang renggang.
3        Lereng cekung dicirikan dengan semakin tinggi tempat, jarak kontur semakin berkurang.
4        Lereng cembung dicirikan dengan kontur yang semakin tinggi tempat, jarak kontur yang semakin renggang.
5        Lereng seragam dicirikan dengan jarak antar kontur tetap.
6        Lereng berombak dicirikan dengan kontur yang secara periodik jaraknya berdekatan.
7        Untuk lahan yang datar dicirikan dengan tidak adanya kontur dan biasanya dekat dengan permukaan laut.
Sebagai contoh kalian bisa melihat pola garis kontur pada peta di bawah ini yang memperlihatkan wilayah Pusat Kota Jayapura yang dikelilingi perbukitan.
 Pada peta bagian bawah (imbi, pelabuhan dan sekitarnya) tidak ada kontur sedangkan wilayah perbukitan ada konturnya. Semakin curam (terjal) perbukitan konturnya semakin rapat.
Kira-kira demikian cara cara membaca tipe lereng berdasarkan jarak garis kontur. (*)


Sabtu, 28 Juni 2014

Kriteria Pembagian Kawasan Menurut Peruntukannya

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akibat tingginya angka kelahiran (natalitas) maupun karena tingginya arus urbanisasi. Penduduk yang bertambah ini membutuhkan sarana pemukiman dan sarana penunjang kehidupan seperti jalan, jembatan, tempat peribadahtan,dll. Pembangunan sarana dan prasarana tentu membutuhkan lahan, sementara lahan di muka bumi ini tidak bertambah (tetap). Oleh karena itu lahan perlu diatur menurut peruntukannya, agar tercipta sebuah keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan.
Untuk mengatur lahan di Indonesia sesuai peruntukannya, Menteri Pertanian mengeluarkan SK No 837/Kpts/II/ 1980 yang mengatur tentang Klasifikasi Penggunaan Lahan. SK Mentan ini merupakan cikal bakal lahirnya Undang-undang tentang Penataan Ruang yang ada saat ini. Undang-undang Tata Ruang di Indonesia baru lahir tahun 1992, dengan diterbitkan UU No 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang dan direvisi lagi dengan melahirkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  Lahan atau kawasan di Indonesia secara umum dapat diperuntukan kedalam beberapa kategori peruntukan sebagai berikut :
1. Kawasan Lindung
Syarat untuk menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan lindung adalah sebagai berikut :
a        Mempunyai lereng lapangan > 45%
b        Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol, dan Renzina dengan lereng > 15%
c         Merupakan jalur pengaman aliran sungai/air sekurang-kurangnya 100 m di kiri kanan sungai/aliran air tersebut
d        Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekeliling mata air tersebut
e        Mempunyai ketinggian antara 500 m di pulau-pulau di mana pegunungan hanya sekitar 1000 mdpl dan 1000 m di atas permukaan atau lebih untuk pulau-pulau yang mempunyai gunung-gunung yang tinggi. Kawasan hutan yang memiliki ketinggian diatas 1000 mdpl juga perlu dilindungi karena memberi perlindungan bagi kawasan bawahannya. Contohnya, kawasan hutan dalam Cagar Alam Cycloop di Jayapura itu perlu dilindungi, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.


Peta Pembagian Lahan di  Kota Jayapura Berdasarkan Ketinggian (Elevasi)


Peta Sebaran Hutan Lindung Kota Jayapura 

f   Guna keperluan/kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan kawasan lindung. Jadi dengan alasan khusus suatu kawasan bisa ditetapkan menjadi kawasan lindung oleh pemerintah. 
Syarat-syarat tersebut hanyalah kriteria umum, penetapan kawasan lindung dilihat berdasarkan fungsi dan peranannya yang akan dijabarkan secara spesifik dalam UU maupun Perda tentang Tata Ruang, ada kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan kawasan rawan bencana.

2. Kawasan Penyangga (Buffer Zone)
Kriteria umum suatu lahan atau kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan penyangga adalah sebagai berikut :
a        Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budi daya secara ekonomis
b        Lokasi secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga
c         Tidak merugikan segi-segi ekologi dan lingkungan hidup.
Kawasan penyangga atau zona buffer merupakan filter antara zona lindung dan zona budi daya, sehingga peruntukannya harus diatur secara baik agar aktivitas budi daya tidak merembet masuk sampai ke dalam zona perlindungan. Contohnya, kawasan Penyangga Cagar Alam Cycloop dipandang penting untuk dilindungi karena terdapat sumber mata air dan terdapat vegetasi yang endemik maupun non endemik yang dapat mensuplai oksigen bagi warga Kota dan Kabupaten Jayapura, sehingga saat ini pemerintah Kota Jayapura tengah menggodok Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Cycloop. Apabila Perda ini telah dibahas dan ditetapkan, maka payung hukum ini bisa menjadi semacam filter untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kawasan hutan dalam Cagar Alam Cycloop.

3. Kawasan Budi Daya Tanaman
Areal yang dapat dijadikan kawasan budi daya tanaman adalah areal yang bukan masuk dalam kawasan lindung.

4. Kawasan Pemukiman
Yang dapat dijadikan kawasan pemukiman pada prinsipnya adalah areal yang sama dengan kawasan budi daya tanaman, hanya saja lahan tersebut harus mempunyai kemiringan lereng sebaiknya antara 0 – 8 persen. Namun di Indonesia tidak semua daerah topografinya datar. Misalnya, di Kota Jayapura yang topografinya terdiri dari lereng dan perbukitan yang mempunyai kemiringan antara 0 – 40 %, tentu ada sebuah risiko tersendiri apabila dijadikan kawasan pemukiman, karena apabila kondisi tanahnya labil tanah longsor bisa saja terjadi.
Demikian pembahasan mengenai kriteria umum pembagian kawasan menurut peruntukannya. Dari pembahasan tersebut diharapkan pembangunan yang digalakan oleh pemerintah dan swasta bisa berpatokan pada zonasi kawasan yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu pembangunan juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity), prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), keterkaitan ekosistem, serta keanekaragaman hayati (biodiversity).

         Sumber :
  • Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
  • UU No 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang 

Minggu, 22 Juni 2014

Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan

Salah satu faktor penyebap terjadinya banjir di daerah perkotaan adalah berkurangnya kapasitas saluran drainase. Saluran drainase tidak mampu menampung debit banjir, sehingga banjir meluap menggenanggi rumah-rumah penduduk. Pertanyaannya kemudian, mengapa kapasitas saluran menjadi berkurang ? Untuk daerah perkotaan, kapasitas saluran drainase menurun lebih cenderung diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan (land use).
Karena tuntutan pembangunan, kawasan perkotaan akan terus berkembang dari waktu ke waktu, daerah yang selama ini menjadi daerah resapan air hujan bisa berubah menjadi kawasan terbangun (beton,aspal, bata,dll). Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali membuat limpasan permukaan meningkat, otomatis debit sungai akan meningkat pula. Perubahan tata guna lahan dari kawasan tak terbangun menjadi kawasan terbangun tidak bisa dibendung, peningkatan jumlah penduduk pasti membutuhkan sarana pemukiman beserta fasilitas pendukungnya seperti jalan, jembatan, pusat bisnis dan perbelanjaan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir di kawasan perkotaan, aspek tata guna lahan perlu dipertimbangkan guna merumuskan sebuah sistem drainase yang berkelanjutan. Konsep dasar sistem drainase berkelanjutan adalah merencanakan sebuah sistem drainase yang menyesuaikan dengan perubahan tata guna lahan.
Bagaimana cara sebuah sistem drainase menyesuaikan dengan perubahan tata guna lahan ? Dalam merencanakan sebuah sistem drainase yang berkelanjutan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) dijadikan dasar atau patokan dalam perencanaan. Dalam RTRW Kota itu sudah ada pembagian peruntukan kawasan menurut fungsinya untuk jangka waktu tertentu, yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Koefisien limpasannya (C) untuk rentang jangka waktu tertentu bisa diketahui dari peta RTRW Kota, sehingga bisa dijadikan dasar untuk memperkirakan debit banjir rencana untuk kala ulang tertentu, untuk dijadikan acuan dalam pembuatan rencana induk sistem drainase perkotaan. Untuk kala ulang, baik itu kala ulang hujan rencana atau kala ulang debit banjir rencana itu harus memperhatikan tipologi kota. Kala ulang untuk kota kecil tentu berbeda dengan kala ulang untuk kota besar, karena tata guna lahan di kota besar tentu lebih kompleks dibandingkan dengan tata guna lahan di kota kecil.

Tabel. Kala Ulang Berdasarkan Tipologi Kota
Tipologi Kota
Daerah Tangkapan Air (ha)

<10
10 -100
10 – 500
> 500
Kota Metropolitan
2 TH
2 – 5 TH
5 – 10 TH
10 – 25 TH
Kota Besar
2 TH
2 – 5 TH
2 – 5 TH
5 – 20 TH
Kota Sedang
2 TH
2 – 5 TH
2 – 5 TH
5 – 10 TH
Kota Kecil
2 TH
2 TH
2 TH
2 – 5 TH
            Sumber : DPU, 2002

Dalam membuat rencana induk sistem drainase terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan sistem drainase yang sudah ada, mulai dari collector, saluran kuarter, tersier, sekunder, primer dan pembuang utama (sungai), apakah masih layak untuk menampung debit banjir atau tidak ? Apakah perlu dilakukan rehabilitasi ? Selanjutnya, dari RTRW Kota dan rencana pengembangan kota kedepan akan dianalisis kebutuhan sistem drainase untuk kurun waktu tertentu (jangka panjang).
Fungsi utama dari sebuah sistem drainase adalah mengalirkan limpasan permukaan yang berlebih agar tidak menimbulkan genangan (banjir). Sebuah sistem drainase yang baik harus direncanakan tidak untuk dapat menampung debit banjir jangka pendek, tapi juga untuk jangka waktu yang panjang. Artinya, sebuah sistem drainase yang baik adalah sebuah sistem yang berkelanjutan (sustainable).
Departemen PU membuat suatu ketentuan kebijakan tentang debit sungai akibat dampak perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai yaitu dengan menyatakan bahwa DAS boleh dikembangkan/dirubah fungsi lahannya dengan Q zero policy atau ∆Q = 0. Arti kebijakan ini adalah bila suatu lahan di DAS berubah maka debit sebelum dan sesudah lahan berubah tetap sama. Pembangunan di kawasan DAS boleh dilakukan tapi harus dilakukan sebuah upaya mengurangi limpasan permukaan akibat adanya pembangunan, agar tidak terjadi peningkatan yang drastis pada debit sungai. Untuk itu perlu ada sebuah kompensasi yang harus diberikan bagi lingkungan guna mengurangi jumlah limpasan permukaan yang berlebih, misalnya dengan menambah ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat berfungsi sebagai daerah resapan air hujan, membuat sumur resapan (biopori), dll.

Sumber :
Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Pembuatan Rencana Induk Drainase Perkotaan
Kodoatie & Sjarief.,2008, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Penerbit Andi, Yogyakarta