Label

Selasa, 22 Juli 2014

Aturan-aturan Dasar Dalam Menggambar Kontur

Dalam menggambar kontur harus diketahui beberapa aturan dasar dalam pengambaran kontur yang berlaku secara umum, agar hasil penggambaran kontur selain bisa dipahami dan ditafsirkan oleh penggambar dan orang lain. Berikut aturan-aturan dasar tersebut :
  • Garis kontur tidak pernah berakhir, bertemu, berpotongan kecuali dalam kasus yang tidak biasa dari suatu karang yang vertikal atau tergantung atau sebuah goa.
  • Garis-garis kontur harus berjarak sama, kecuali bila tersedia data yang menunjukan hal sebaliknya.
  • Garis kontur dibuat sedemikian rupa sehingga permukaan yang lebih tinggi dari garis kontur tersebut selalu terletak pada sisi yang sama dengan garis kontur tadi.
  • Karena bumi merupakan sebuah permukaan yang kontinu, semua kontur harus menutup satu sama lainnya. Walaupun dapat terjadi di dalam daerah yang dipetakan, seringkali penutupan (closure) terjadi di luar pandangan peta dan tidak tampak di peta.
  • Garis kontur harus tegak lurus terhadap jurusan kelandaian maksimum.
  • Jarak antara garis kontur menyatakan kecuraman lereng. Jarak yang berdekatan menunjukan lereng yang curam. Jarak yang renggang menunjukan kelandaian yang tidak curam.
  • Kontur tertutup konsentrik yang elevasinya bertambah menyatakan bukit.
  • Kontur yang membentuk kait tertutup di sekitar daerah yang lebih rendah disebut kontur depresi. Arsiran diletakan dalam kontur terendah yang menunjukan dasar sebuah lubang tanpa jalan keluar agar muda dalam menafsirkan peta.
  • Garis terus menerus menyatakan kelandaian yang bertambah sedikit demi sedikit. Garis kontur yang tidak teratur menunjukan daerah yang bergelombang.
  • Garis kontur tidak bercabang menjadi dua kontur dengan elevasi yang sama
  • Lembah terlihat sebagai bentuk kontur -V , dan punggung sebagai kontur bentuk -U.
  • Bentuk –V yang terbentuk oleh kontur yang memotong sungai mengarah ke hulu.



Sumber :

J Wishing & R Wishing, “Pengantar Pemetaan”, McGraw-Hill, 1985 (Alih Bahasa Penerbit Erlangga, 1995).

Kamis, 17 Juli 2014

Cara Mengetahui Tipe Lereng Berdasarkan Jarak Garis Kontur

Keadaan topografi suatu wilayah dapat disajikan dalam bentuk garis-garis kontur dalam sebuah peta. Garis kontur sendiri adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang elevasinya sama. Suatu bidang datar yang memotong permukaan tanah diperlihatkan diatas peta sebagai garis kontur. Dengan hanya melihat garis-garis kontur yang ada di peta kita dapat mengetahui bentuk-bentuk lereng yang ada di suatu wilayah. Berikut beberapa tipe lereng yang bisa diketahui dengan hanya melihat garis kontur :
1        Lereng terjal dicirikan dengan garis kontur yang rapat.
2        Lereng sedang atau landai dicirikan dengan jarak garis kontur yang renggang.
3        Lereng cekung dicirikan dengan semakin tinggi tempat, jarak kontur semakin berkurang.
4        Lereng cembung dicirikan dengan kontur yang semakin tinggi tempat, jarak kontur yang semakin renggang.
5        Lereng seragam dicirikan dengan jarak antar kontur tetap.
6        Lereng berombak dicirikan dengan kontur yang secara periodik jaraknya berdekatan.
7        Untuk lahan yang datar dicirikan dengan tidak adanya kontur dan biasanya dekat dengan permukaan laut.
Sebagai contoh kalian bisa melihat pola garis kontur pada peta di bawah ini yang memperlihatkan wilayah Pusat Kota Jayapura yang dikelilingi perbukitan.
 Pada peta bagian bawah (imbi, pelabuhan dan sekitarnya) tidak ada kontur sedangkan wilayah perbukitan ada konturnya. Semakin curam (terjal) perbukitan konturnya semakin rapat.
Kira-kira demikian cara cara membaca tipe lereng berdasarkan jarak garis kontur. (*)


Sabtu, 28 Juni 2014

Kriteria Pembagian Kawasan Menurut Peruntukannya

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akibat tingginya angka kelahiran (natalitas) maupun karena tingginya arus urbanisasi. Penduduk yang bertambah ini membutuhkan sarana pemukiman dan sarana penunjang kehidupan seperti jalan, jembatan, tempat peribadahtan,dll. Pembangunan sarana dan prasarana tentu membutuhkan lahan, sementara lahan di muka bumi ini tidak bertambah (tetap). Oleh karena itu lahan perlu diatur menurut peruntukannya, agar tercipta sebuah keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan.
Untuk mengatur lahan di Indonesia sesuai peruntukannya, Menteri Pertanian mengeluarkan SK No 837/Kpts/II/ 1980 yang mengatur tentang Klasifikasi Penggunaan Lahan. SK Mentan ini merupakan cikal bakal lahirnya Undang-undang tentang Penataan Ruang yang ada saat ini. Undang-undang Tata Ruang di Indonesia baru lahir tahun 1992, dengan diterbitkan UU No 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang dan direvisi lagi dengan melahirkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  Lahan atau kawasan di Indonesia secara umum dapat diperuntukan kedalam beberapa kategori peruntukan sebagai berikut :
1. Kawasan Lindung
Syarat untuk menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan lindung adalah sebagai berikut :
a        Mempunyai lereng lapangan > 45%
b        Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol, dan Renzina dengan lereng > 15%
c         Merupakan jalur pengaman aliran sungai/air sekurang-kurangnya 100 m di kiri kanan sungai/aliran air tersebut
d        Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekeliling mata air tersebut
e        Mempunyai ketinggian antara 500 m di pulau-pulau di mana pegunungan hanya sekitar 1000 mdpl dan 1000 m di atas permukaan atau lebih untuk pulau-pulau yang mempunyai gunung-gunung yang tinggi. Kawasan hutan yang memiliki ketinggian diatas 1000 mdpl juga perlu dilindungi karena memberi perlindungan bagi kawasan bawahannya. Contohnya, kawasan hutan dalam Cagar Alam Cycloop di Jayapura itu perlu dilindungi, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.


Peta Pembagian Lahan di  Kota Jayapura Berdasarkan Ketinggian (Elevasi)


Peta Sebaran Hutan Lindung Kota Jayapura 

f   Guna keperluan/kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan kawasan lindung. Jadi dengan alasan khusus suatu kawasan bisa ditetapkan menjadi kawasan lindung oleh pemerintah. 
Syarat-syarat tersebut hanyalah kriteria umum, penetapan kawasan lindung dilihat berdasarkan fungsi dan peranannya yang akan dijabarkan secara spesifik dalam UU maupun Perda tentang Tata Ruang, ada kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan kawasan rawan bencana.

2. Kawasan Penyangga (Buffer Zone)
Kriteria umum suatu lahan atau kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan penyangga adalah sebagai berikut :
a        Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budi daya secara ekonomis
b        Lokasi secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga
c         Tidak merugikan segi-segi ekologi dan lingkungan hidup.
Kawasan penyangga atau zona buffer merupakan filter antara zona lindung dan zona budi daya, sehingga peruntukannya harus diatur secara baik agar aktivitas budi daya tidak merembet masuk sampai ke dalam zona perlindungan. Contohnya, kawasan Penyangga Cagar Alam Cycloop dipandang penting untuk dilindungi karena terdapat sumber mata air dan terdapat vegetasi yang endemik maupun non endemik yang dapat mensuplai oksigen bagi warga Kota dan Kabupaten Jayapura, sehingga saat ini pemerintah Kota Jayapura tengah menggodok Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Cycloop. Apabila Perda ini telah dibahas dan ditetapkan, maka payung hukum ini bisa menjadi semacam filter untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kawasan hutan dalam Cagar Alam Cycloop.

3. Kawasan Budi Daya Tanaman
Areal yang dapat dijadikan kawasan budi daya tanaman adalah areal yang bukan masuk dalam kawasan lindung.

4. Kawasan Pemukiman
Yang dapat dijadikan kawasan pemukiman pada prinsipnya adalah areal yang sama dengan kawasan budi daya tanaman, hanya saja lahan tersebut harus mempunyai kemiringan lereng sebaiknya antara 0 – 8 persen. Namun di Indonesia tidak semua daerah topografinya datar. Misalnya, di Kota Jayapura yang topografinya terdiri dari lereng dan perbukitan yang mempunyai kemiringan antara 0 – 40 %, tentu ada sebuah risiko tersendiri apabila dijadikan kawasan pemukiman, karena apabila kondisi tanahnya labil tanah longsor bisa saja terjadi.
Demikian pembahasan mengenai kriteria umum pembagian kawasan menurut peruntukannya. Dari pembahasan tersebut diharapkan pembangunan yang digalakan oleh pemerintah dan swasta bisa berpatokan pada zonasi kawasan yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu pembangunan juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity), prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), keterkaitan ekosistem, serta keanekaragaman hayati (biodiversity).

         Sumber :
  • Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
  • UU No 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang 

Minggu, 22 Juni 2014

Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan

Salah satu faktor penyebap terjadinya banjir di daerah perkotaan adalah berkurangnya kapasitas saluran drainase. Saluran drainase tidak mampu menampung debit banjir, sehingga banjir meluap menggenanggi rumah-rumah penduduk. Pertanyaannya kemudian, mengapa kapasitas saluran menjadi berkurang ? Untuk daerah perkotaan, kapasitas saluran drainase menurun lebih cenderung diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan (land use).
Karena tuntutan pembangunan, kawasan perkotaan akan terus berkembang dari waktu ke waktu, daerah yang selama ini menjadi daerah resapan air hujan bisa berubah menjadi kawasan terbangun (beton,aspal, bata,dll). Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali membuat limpasan permukaan meningkat, otomatis debit sungai akan meningkat pula. Perubahan tata guna lahan dari kawasan tak terbangun menjadi kawasan terbangun tidak bisa dibendung, peningkatan jumlah penduduk pasti membutuhkan sarana pemukiman beserta fasilitas pendukungnya seperti jalan, jembatan, pusat bisnis dan perbelanjaan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir di kawasan perkotaan, aspek tata guna lahan perlu dipertimbangkan guna merumuskan sebuah sistem drainase yang berkelanjutan. Konsep dasar sistem drainase berkelanjutan adalah merencanakan sebuah sistem drainase yang menyesuaikan dengan perubahan tata guna lahan.
Bagaimana cara sebuah sistem drainase menyesuaikan dengan perubahan tata guna lahan ? Dalam merencanakan sebuah sistem drainase yang berkelanjutan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) dijadikan dasar atau patokan dalam perencanaan. Dalam RTRW Kota itu sudah ada pembagian peruntukan kawasan menurut fungsinya untuk jangka waktu tertentu, yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Koefisien limpasannya (C) untuk rentang jangka waktu tertentu bisa diketahui dari peta RTRW Kota, sehingga bisa dijadikan dasar untuk memperkirakan debit banjir rencana untuk kala ulang tertentu, untuk dijadikan acuan dalam pembuatan rencana induk sistem drainase perkotaan. Untuk kala ulang, baik itu kala ulang hujan rencana atau kala ulang debit banjir rencana itu harus memperhatikan tipologi kota. Kala ulang untuk kota kecil tentu berbeda dengan kala ulang untuk kota besar, karena tata guna lahan di kota besar tentu lebih kompleks dibandingkan dengan tata guna lahan di kota kecil.

Tabel. Kala Ulang Berdasarkan Tipologi Kota
Tipologi Kota
Daerah Tangkapan Air (ha)

<10
10 -100
10 – 500
> 500
Kota Metropolitan
2 TH
2 – 5 TH
5 – 10 TH
10 – 25 TH
Kota Besar
2 TH
2 – 5 TH
2 – 5 TH
5 – 20 TH
Kota Sedang
2 TH
2 – 5 TH
2 – 5 TH
5 – 10 TH
Kota Kecil
2 TH
2 TH
2 TH
2 – 5 TH
            Sumber : DPU, 2002

Dalam membuat rencana induk sistem drainase terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan sistem drainase yang sudah ada, mulai dari collector, saluran kuarter, tersier, sekunder, primer dan pembuang utama (sungai), apakah masih layak untuk menampung debit banjir atau tidak ? Apakah perlu dilakukan rehabilitasi ? Selanjutnya, dari RTRW Kota dan rencana pengembangan kota kedepan akan dianalisis kebutuhan sistem drainase untuk kurun waktu tertentu (jangka panjang).
Fungsi utama dari sebuah sistem drainase adalah mengalirkan limpasan permukaan yang berlebih agar tidak menimbulkan genangan (banjir). Sebuah sistem drainase yang baik harus direncanakan tidak untuk dapat menampung debit banjir jangka pendek, tapi juga untuk jangka waktu yang panjang. Artinya, sebuah sistem drainase yang baik adalah sebuah sistem yang berkelanjutan (sustainable).
Departemen PU membuat suatu ketentuan kebijakan tentang debit sungai akibat dampak perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai yaitu dengan menyatakan bahwa DAS boleh dikembangkan/dirubah fungsi lahannya dengan Q zero policy atau ∆Q = 0. Arti kebijakan ini adalah bila suatu lahan di DAS berubah maka debit sebelum dan sesudah lahan berubah tetap sama. Pembangunan di kawasan DAS boleh dilakukan tapi harus dilakukan sebuah upaya mengurangi limpasan permukaan akibat adanya pembangunan, agar tidak terjadi peningkatan yang drastis pada debit sungai. Untuk itu perlu ada sebuah kompensasi yang harus diberikan bagi lingkungan guna mengurangi jumlah limpasan permukaan yang berlebih, misalnya dengan menambah ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat berfungsi sebagai daerah resapan air hujan, membuat sumur resapan (biopori), dll.

Sumber :
Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Pembuatan Rencana Induk Drainase Perkotaan
Kodoatie & Sjarief.,2008, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Penerbit Andi, Yogyakarta




Senin, 09 Juni 2014

Kriteria Perencanaan Hidrolika Saluran Drainase

Perencanaan hidrolika saluran itu harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :
·  Karena alasan ekonomi penampang saluran harus dipakai penampang hidrolis terbaik, yaitu penampang dengan luas minimum tapi mampu membawa debit maksimum.
·  Bentuk penampang saluran bisa dipilih bentuk empat persegi panjang, trapesium, lingkaran, setengah lingkaran, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. 
·  Hendaknya saluran dibuat dalam bentuk majemuk, terdiri dari saluran kecil dan saluran besar, guna mengurangi beban pemeliharaan.
·  Kecepatan maksimum aliran agar ditentukan tidak lebih besar dari kecepatan maksimum yang diijinkan sehingga tidak terjadi kerusakan. Kecepatan maksimum ditentukan oleh kekasaran dinding dan dasar. Untuk saluran tanah V = 0,7 m/dt. Pasangan batu kali V = 2 m/dt dan pasangan beton V = 3 m/dt.
·  Kecepatan minimum aliran agar ditentukan tidak lebih kecil dari pada kecepatan minimum yang diijinkan sehingga tidak terjadi pengendapan yang memungkinkan tumbuhnya tanaman air. Kecepatan yang dapat mencegah tumbuhnya tanaman air, yaitu Vmin = 0,6 m/det.
·  Saluran sebaiknya dibuat dengan lapisan atau pasangan yang dapat menahan erosi. Dengan alasan estetika saluran drainase pemukiman dan jalan raya sebaiknya dengan lapisan atau pasangan yang tahan erosi.
·  Saluran drainase yang berada dekat muara sungai dan terpengaruh pasang surut air laut, perlu diperhitungkan pasang surut air laut dalam perencanaan. Mengingat apabila terjadi pasang akan terjadi aliran balik (back water effect).
Sumber :
Wesli,Ir.,2008, Drainase Perkotaan, Graha Ilmu, Yogyakarta
Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Pembuatan Rencana Induk Drainase Perkotaan 

Sabtu, 31 Mei 2014

Cara Mengukur dan Menghitung Debit Saluran

Beberapa waktu lalu sudah dibahas mengenai cara menghitung debit rencana untuk kepentingan perencanaan saluran drainase. Hasil perhitungan debit rencana bukan hanya digunakan sebagai acuan ketika merencanakan saluran drainase yang baru, tapi juga berguna ketika mengevaluasi saluran drainase yang sudah ada (permanen), apakah masih dapat menampung debit rencana maksimum atau tidak ? Debit rencana itu diibaratkan sebuah ambang batas maksimum, sehingga dijadikan sebagai acuan. Artinya debit saluran itu nilainya harus lebih kecil atau sama dengan nilai debit rencana.
Nah berikut ini akan dibahas bagaimana cara mengukur dan menghitung debit saluran terbuka yang bentuk salurannya seragam (misalnya, empat persegi panjang atau trapesium). Sebelum melakukan kegiatan pengukuran perlu disediakan perlengkapan yang akan digunakan di lapangan :
·         Sediakan GPS untuk mengukur elevasi
·         Sediakan meter rol atau alat ukur yang representatif
·         Sediakan sebilah kayu atau besi  yang ukurannya representatif untuk ditancapkan ke dalam saluran (untuk mengetahui kedalaman air/saluran)
·         Sediakan papan data dan alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran

Langkah-langkah pengukuran :
·         Tentukan saluran (got) mana yang akan diukur debitnya. Bila perlu dilakukan sketsa denah  jaringan salurannya terlebih dahulu
·         Ukurlah jarak atau panjang saluran (dari titik awal ke titik akhir)
·         Ukurlah elevasi di titik awal dan titik akhir saluran
·         Ukurlah dimensi saluran (tinggi saluran, kedalaman air dan lebar dasar saluran)
·         Lakukan pengolahan data :
Hitunglah kemiringan dasar saluran dengan rumus berikut :
     S =   t1 – t2
           ______   x 100 %
                L
Ket :
S = kemiringan tanah/dasar saluran
t1 = elevasi di titik awal/bagian tinggi (m)
t2 = elevasi di bagian akhir/bagian rendah (m)
L = panjang saluran dari titik awal ke akhir (m)
Hitunglah dimensi dan debit saluran, sesuaikan dengan rumus dari bentuk saluran 

Contoh Perhitungan

Sebuah saluran berbentuk empat persegi panjang yang terbuat dari beton menampung aliran air buangan dari sebuah pemukiman, seperti tampak pada sketsa yang salurannya diberi warna garis biru tua dan tanda A sebagai titik awal (bagian tinggi) dan B sebagai titik akhir (bagian rendah).


Setelah dilakukan pengukuran pada saluran tersebut hasilnya sebagai berikut :
           -           Elevasi di titik A = 10 mdpl
           -           Elevasi di titik B = 9 mdpl
           -           Panjang saluran dari titik A ke B = 154 m
Dimensi saluran :
           -           Tinggi saluran (h) = 1,1 m
           -           Lebar dasar saluran (B) = 0,9 m
           -           Tinggi muka air (H) = 0,85 m
           -           Nilai kekasaran Manning untuk beton (n) = 0,012


                                                     Sketsa Tampang Saluran 


Hitunglah debit saluran tersebut ?

Jawab :

*) Hitung kemiringan dasar saluran (S) :

S =  t1 – t2
      ____

          L

    =     10 -9
        ______ x 100%   =  0,64 %

            154

*) Hitung luas penampang basah (A) :

A = B x H
   = 0,9x 0,85
   = 0,765 m2

*) Hitung keliling basah (P) :

P = B + 2H
   = 0,9 + (2 x 0,85) = 2,6 m

*) Hitung jari-jari hidrolis (R) :

R =  A/P
   = 0,765/2,6 = 0,29 m

*) Hitung kecepatan aliran (V)

V = 1/n   R2/3 S1/2
   = 1/0,012 x  0,7652/3 x  0,641/2
   = 5,51 m3/dtk

*)Hitung debit saluran (Qs)

QS = A x V
     = 0,765 m2 x 5,51 m/dtk
     = 4,21 m3/dtk
  
Hasil pengukuran debit saluran (QS) nantinya akan dibandingkan dengan nilai debit rencana (QT). Untuk saluran drainase perkotaan biasanya digunakan debit rencana dengan periode ulang 5 tahun sebagai acuan dalam perencanaan maupun dalam melakukan evaluasi. (*)



Selasa, 27 Mei 2014

Hubungan Durasi Hujan dengan Intensitas


Berdasarkan pengalaman di Jayapura seringkali ketika mahasiswa atau kalangan umum mengajukan surat untuk meminta data hujan dari instansi yang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) melakukan pencatatan hujan, data hujan yang diberikan itu berupa data sampel hujan harian maksimum atau hujan bulanan, bukan data hujan dengan durasi yang pendek yakni dalam menit atau jam. Data curah hujan dengan durasi waktu yang pendek ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan alat pencatat hujan otomatis. Di Indonesia alat ini belum banyak, yang lebih banyak digunakan adalah alat pencatat hujan biasa yang mengukur hujan 24 jam atau disebut dengan hujan harian. Apabila data hujan yang tersedia hanya data hujan harian, maka intensitas hujan untuk durasi menitan atau jam itu dapat diestimasi dengan menggunakan rumus Mononobe, yang rumusnya sebagai berikut :
I =  X24         242/3
    ____   x   ____

     24               t

Keterangan rumus :
I = intensitas hujan rencana (mm)
X24 = tinggi hujan harian maksimum (mm)
t = durasi hujan atau waktu konsentrasi (jam)


Tabel 1. Rekap Hasil Perhitungan Hujan Rencana
Periode Ulang
Hujan Rencana (mm)
Gumbel
Normal
Log Normal
Log Pearson Type III
1
2
3
4
5
X2 tahun
154,06
164,9
157,43
156,53
X5 tahun
222,61
210,72
205,11
204,92
X20 tahun
307,07
254,36
264,00
267,73
X50 tahun
360,59
276,72
295,12
305,91
X100 tahun
400,69
292,00
328,15
335,50

Nah, beberapa hari yang lalu kita telah menghitung hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun, 5 , 20 , 50 dan 100 tahun dengan rumus Gumbel, Normal, Log Normal, Log Pearson Type III (seperti tertera dalam tabel 1). Data yang digunakan untuk menghitung hujan rencana tersebut digunakan data sampel hujan harian maksimum. Oleh karena itu pada pembahasan kali ini kita akan mencoba menghitung durasi hujan dalam jangka pendek (menit/jam) untuk masing-masing periode ulang dari keempat metode tersebut, dan selanjutnya baru digambarkan grafik hubungan antara durasi hujan dengan intensitas. Mengingat datanya banyak maka perhitungan intensitas hujan untuk durasi yang pendek hanya ditampilkan satu contoh saja dan ketika melihat data dalam tabel kalian bisa paham angka-angka tersebut didapat dari mana. (Data dalam tabel telah dihitung terlebih dahulu di Ms Excel 2007, biar cepat).
Misalnya :
Diketahui hujan rencana periode ulang 2 tahun 154,06 mm. Hitung intensitas hujan dengan rumus Mononobe untuk durasi 5 menit (5/60 menit = 0,083 jam).
I =  X24  x    242/3 =     154,06 x 24 2/3

       _____    _____       ____________        =      287,66 mm

         24            t            0,083

Tabel 2. Perhitungan intensitas hujan rencana dengan rumus Mononobe untuk Metode Gumbel
Durasi
(jam)
2 Tahun
154,06 mm
5 tahun
222,61 mm
20 tahun
307,07 mm
50 tahun
360,59 mm
100 tahun
400,69 mm
5/60
287,66
415,66
573,37
673,31
748,18
10/60
181,22
261,85
361,20
424,16
471,32
15/60
134,58
194,46
268,25
315,00
350,03
20/60
119,18
172,21
237,54
278,95
309,97
30/60
84,78
122,50
168,98
198,44
220,50
60/60
53,40
77,17
106,45
125,00
138,91
120/60
33,64
48,61
67,06
78,75
87,50
240/60
21,19
30,62
42,24
49,61
55,12
300/60
18,26
26,39
36,40
42,75
47,50


Tabel 3. Perhitungan intensitas hujan rencana dengan rumus Mononobe untuk Metode Normal
Durasi
(jam)
2 Tahun
164,9 mm
5 tahun
210,72 mm
20 tahun
254,36 mm
50 tahun
276,72 mm
100 tahun
292,00 mm
5/60
307,90
393,46
474,95
516,70
545,23
10/60
193,97
247,86
299,20
325,50
343,47
15/60
144,05
184,08
222,20
241,73
255,08
20/60
127,56
163,01
196,77
214,07
225,89
30/60
90,74
115,96
139,97
152,28
160,69
60/60
57,16
73,05
88,18
95,93
101,23
120/60
36,01
46,02
55,55
60,43
63,77
240/60
22,68
28,99
34,99
38,07
40,17
300/60
19,55
24,98
30,15
32,80
34,62


Tabel 4. Perhitungan intensitas hujan rencana dengan rumus Mononobe untuk Metode Log Normal
Durasi
(jam)
2 Tahun
157,43 mm
5 tahun
205,11 mm
20 tahun
264,00 mm
50 tahun
295,12 mm
100 tahun
328,15 mm
5/60
293,96
382,99
492,95
551,06
612,73
10/60
185,18
241,26
310,54
347,14
386,00
15/60
137,52
179,18
230,62
257,81
286,66
20/60
121,78
158,67
204,22
228,30
253,85
30/60
86,63
112,87
145,28
162,41
180,58
60/60
54,57
71,10
91,52
102,31
113,76
120/60
34,38
44,79
57,65
64,45
71,66
240/60
21,65
28,21
36,32
40,60
45,14
300/60
18,66
24,31
31,30
34,99
38,90


Tabel 5. Perhitungan intensitas hujan rencana dengan rumus Mononobe untuk Metode Log Pearson Type III
Durasi
(jam)
2 Tahun
156,53 mm
5 tahun
204,92 mm
20 tahun
267,73 mm
50 tahun
305,91 mm
100 tahun
335,50 mm
5/60
292,28
382,63
499,91
571,21
626,46
10/60
184,12
241,04
314,92
359,84
394,64
15/60
136,74
179,01
233,88
267,23
293,08
20/60
121,09
158,52
207,11
236,65
259,54
30/60
86,14
112,77
147,33
168,34
184,63
60/60
54,26
71,04
92,81
106,05
116,31
120/60
34,18
44,75
58,47
66,80
73,27
240/60
21,53
28,19
36,83
42,08
46,15
300/60
18,55
24,29
31,74
36,26
39,77


Sumber Pustaka  :
Kamiana, I Made., 2001, Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air. Graha Ilmu, Yogyakarta
Wesli,Ir.,2008, Drainase Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta